grobogan

Just another WordPress.com weblog

DEPAG PUTUSKAN BADAN KHUSUS OLAH DANA HAJI

 JAKARTA – Departemen Agama (Depag) tak ingin kembali berpolemik dalam pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU). Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Depag menghapus peraturan menteri agama (permenag) yang mendasari legalisasi pencairan DAU ditanggapi secara sigap. Dalam waktu dekat, Depag akan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) pengelolaan dana haji.

”Kami sudah mendapat persetujuan dari menteri keuangan. Sekarang tinggal melangkah. Tapi, bagaimanapun, kami menghargai masukan KPK tersebut,” ujar Direktur Pengelola Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji dan Sistem Informasi Haji (BPIH dan SIH) Depag Abdul Ghafur Djawahir kepada Jawa Pos kemarin (17/1).

Ghafur menyatakan setuju atas masukan KPK agar Depag memperbaiki pengelolaan dana haji. Khususnya terkait penumpukan dana di rekening DAU. Sebab, peredaran uang dalam penyelenggaraan haji yang sangat besar rawan penyimpangan.

Sebelumnya, KPK mengeluarkan berbagai masukan setelah berdiskusi dengan Direktorat BPIH dan Sekjen Depag Bahrul Hayat. Salah satu di antaranya, mengembalikan pengelolaan DAU kepada negara, sekaligus menyerahkan sistem pertanggungjawaban kepada publik. ”Kami minta Menag mencabut apa yang melegalkan penerimaan itu,” jelas Wakil Ketua KPK Haryono Umar. Itu merupakan tindak lanjut atas laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melaporkan dugaan penyimpangan aliran DAU ke kantong Menteri Agama Maftuh Basyuni berdasar sebuah permenag.

Menurut Haryono, tanpa pencabutan permenag, pijakan hukum dalam penerimaan DAU itu akan berlanjut. ”Peraturan menteri (permenag) itu seperti membikin aturan yang menguntungkan diri sendiri. Kami juga mengimbau semua departemen untuk menyikapi aturan itu,” ungkapnya.

KPK, lanjut Haryono, mengusulkan adanya badan khusus yang fokus mengurusi pengelolaan keuangan dana umat tersebut. Badan itu dikelola secara profesional. ”Seperti BP Migas yang khusus mengurusi minyak. Jadi, DAU di bawah kendali badan yang profesional,” jelasnya.

Seperti diberitakan, KPK menerima laporan dugaan penyimpangan DAU kepada Menteri Agama Maftuh Basyuni. Di antaranya, terbagi dua. Yakni, aliran dana BPIH dan DAU. Data ICW itu mengungkapkan bahwa Maftuh diduga menerima aliran dana BPIH untuk dua kali ongkos perjalanan ke Arab Saudi, yakni pertengahan Februari dan awal April 2005. Masing-masing USD 5.000. BPIH juga membiayai ongkos transportasi menteri selama di Tanah Suci, yakni dari Riyadh ke Jeddah, senilai USD 1.300. Dari aliran BPIH, menteri menerima Rp 173 juta.

Sedangkan aliran DAU selama periode November 2004 hingga Mei 2005, Maftuh diduga menerima dana Rp 534.353.772. Itu termasuk tunjangan fungsional selama enam bulan. Besarnya berbeda-beda. November dan Desember masing-masing dana yang diterima Rp 15 juta. Namun, sejak Januari hingga April 2005, jumlahnya menyusut menjadi Rp 5 juta.(zul/git/agm)

Iklan

Januari 18, 2009 - Posted by | agama, berita, indonesia, islam, nusantara, Uncategorized

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: